Cari Blog Ini

Kamis, 29 Maret 2012

Mengatasi Penguatan dan Penyebaran Prasangka Sosial dalam Kemajemukan Masyakat Indonesia di Era Global


Negeri Indonesia sudah lama menjadi daya tarik berbagai bangsa yang hidup di muka bumi ini. Kemasyhuran Indonesia terkenal karena wujudnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.508 pulau beserta aneka macam flora dan fauna serta ratusan etnis dengan beragam budaya yang hidup di dalamnya. Indonesia merupakan
salah satu tujuan utama bagi pelancong yang berkeinginan melihat Negara yang mempunyai banyak suku, golongan, ras agama, adat istiadat. Pesona Indonesia terpancar dari keunikan wujud kesatuan budayanya yang dapat memadukan ratusan macam bahasa, tarian, dan lagu daerah, cerita rakyat, pakaian dan ritual adat dalam satu khasanah kebangsaan, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Keberagaman adalah realitas yang harus diterima oleh rakyat Indonesia sebagai tempaan perjalanan sejarah sampai akhirnya ratusan etnis dari Sabang sampai Merauke bersepakat bersama-sama berjuang mewujudkan sebuah Negara yang merdeka dari belenggu kolonialisme. Kemerdekaan itulah yang menghimpun kebersamaan nasib dan cita-cita sebagai lem kuat yang merekatkan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan ke dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tampaknya, kemerdekaan itu pulalah yang dapat mencerai-beraikan ikatan tersebut. Kemerdekaan yang saat ini banyak dianut oleh generasi sekarang sangat jauh berbeda dengan makna kemerdekaan “jembatan emas” sebagaimana diuraikan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Ideologi global rupanya telah membawa dampak perubahan di semua aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali dalam makna Kemerdekaan. Perubahan di semua aspek kehidupan yang menjadi inspirasi global mampu menghilangkan sekat-sekat negara. Didukung oleh kemajuan Iptek, faham perubahan telah menggeser makna kemerdekaan yang seharusnya mengacu pada aspek tanggung jawab menuju pada azasi kebebasan tanpa batas. Dalam teori anthropology kebudayaan, kebebasan sekarang tidak seperti konsep strukturalisme Claude Levi-Strauss, yaitu secara warisan keturunan (genetis) setiap manusia memiliki kemampuan menyusun suatu struktur tertentu di hadapan gejala-gejala yang dihadapi. Sebaliknya kebebasan terkini lebih mendekati konsepsi subyektifitas Jean Paul Sartre tentang eksistensi manusia sebagai mahluk yang bebas dan otonom (Yusuf, 2010).

Dalam dimensi perubahan pola fikir masyarakat yang mengglobal tersebut, peran ilmu anthropologi menjadi sangat penting untuk menjelaskan permasalahan dalam integrasi Nasional dan persatuan bangsa Indonesia. Khasanah budaya yang merupakan hasil olah pikir dan karsa manusia merupakan rujukan bernilai guna dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sila ke tiga dari Pancasila. Karena dalam kebudayaan itulah, manusia dapat menemukan nilai-nilai hakikat kemanusiaan yang sesungguhnya. Di dalam warisan budaya yang menumbuhkembangkan kepribadiannya itulah, manusia Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman azas kebebasan tanpa batas yang mengandung banyak potensi negatip untuk memperlemah jati dirinya sebagai suatu bangsa. Dan oleh karena itulah, maka  pihak-pihak tertentu yang berkeinginan melakukan praktek adu domba dapat secara leluasa memainkan perannya dalam kedok nilai-nilai budaya dengan slogan-slogan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagaimana terlihat dalam kompleksitas permasalahan bangsa Indonesia saat ini, persoalan demi persoalan selalu memuat wajah-wajah budaya asing yang ingin membenturkan nilai-nilai budaya lokal untuk merangsang tumbuhnya potensi anarkisme antar golongan yang semakin besar serta menurunnya kepercayaan masyarakat pada kebijakan pimpinannya masing-masing. 

Dihadapkan dengan komitmen “NKRI harga mati!”, maka permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan menguatnya dan menyebarnya prasangka sosial yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antar etnis, suku atau golongan (SARA). Dari tinjauan ilmu anthropologi, penguatan dan penyebaran prasangka sosial yang berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia merupakan dampak dari keanekaragaman budaya yang mempengaruhi tindakan sosial/perilaku manusia sebagai anggota kelompok masyarakat. Karena secara teoritis, Kebhinekaan Indonesia mengandung arti identitas multikultural yang tetap melekat kuat dan akan tetap ada selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila tetap eksis. Kenyataan alamiah inilah yang menjadi rujukan naluriah setiap manusia Indonesia, yaitu ikatan emosional yang kuat dengan segala sesuatu yang menjadi simbol identitas dirinya berbeda dengan manusia lainnya[1]. Identitas ini biasanya terkait dengan tanda-tanda yang terberi atau kodrati. Bagi manusia Indonesia ungkapan “Di dadaku Merah putih ! Aku cinta Indonesia !” mengatasi symbol atau pun tanda-tanda primordial seperti suku, ras, adat istiadat, agama dan asal daerah. Namun demikian kondisi ideal tersebut tampaknya sulit terwujud apabila tidak diiringi upaya untuk mengatasi gejala menguatnya prasangka sosial di masyarakat.
  
Beberapa kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami pengaruh prasangka sosial dalam kemajemukan masyarakat Indonesia terdapat dalam tulisan Rahardjo (2010). Menurutnya, etnosentrisme, stereotip dan prasangka menyebabkan pemahaman yang relatif terbatas tentang pluralitas kultural. Orang secara individual maupun kelompok sering dengan sangat mudah mengekspresikan kendala-kendala dalam komunikasi antarbudaya (intercultural inhibitors), meskipun faktor-faktor penyebab dari konflik tersebut sebenarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan perbedaan-perbedaan latar belakang kultural. Dalam paparan Rahardjo (2010) disebutkan juga pandangan antropolog UI, Parsudi Suparlan (dalam I. Wibowo (ed.), 1999:165), bahwa sentimen etnis dapat diaktifkan untuk menciptakan solidaritas sosial. Kemudian saat terjadi situasi persaingan seperti perebutan sumber-sumber ekonomi dan pengalokasian pendistribusiannya, atau untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehormatan etnisnya, sentiment etnis itulah yang dimainkan. Mengacu pada pendapat antropolog Kathryn Robinson (2000) dalam Rahardjo (2010), untuk mengerti kekerasan atau teror kita harus bisa memahami pikiran orang lain, yaitu mengapa mereka benci kepada kita atau karena mereka tidak mengerti.
   
Rangkuman mengenai teori prasangka juga terdapat dalam tulisan Nuraeni dan Faturrohman (2006) dan Maulana, dkk (2010). Feldman (1985); Mar’at (1981), Kimball Young dan Sherif and Sherif memandangnya sebagai sikap dan dugaan-dugaan actorn yang hanya didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok itu sebagai acto khas pertentangan antara kelompok yang ditandai oleh kuatnya ingroup dan outgroup. Pengertian teori prasangka tidak jauh dari pemahaman pelopor teori tersebut, G. Allport (1954) yang menyebutkan, bahwa prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes, yang dapat dinyatakan dan dirasakan. Antipati bisa muncul pada seseorang secara individual atau pada kelompok. Menurut (David O. Sears, :149), prasangka adalah penilaian terhadap suatu kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok orang itu. Prasangka adalah sikap (biasanya negatif) kepada anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok (Baron & Byrne, 1991). Misalnya karena setiap orang suku Baduy sering bepergian jauh tanpa menggunakan sandal, maka setiap orang yang bertelanjang kaki dianggap memiliki perilaku seperti orang Baduy. Sementara itu, definisi prasangka lebih spesifik diberikan oleh Daft (1999) yakni kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau yang memiliki kekurangan kemampuan fisik. Soekanto (1993) dalam ‘Kamus Sosiologi’ menyebutkan pula adanya prasangka kelas, yakni sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu. Prasangka ini ada pada kelas masyarakat tertentu dan dialamatkan pada kelas masyarakat lain yang ada didalam masyarakat.

Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brighman (1991) mempunyai kecenderungan untuk membuat kategori sosial (social categorization) dan dikuatkan oleh pengamat maupun anggota kelompok tersebut. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu “kelompok kita” (ingroup) dan “kelompok mereka” (outgroup). Ingroup adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki  (“kelompok kami”). Sementara outgroup adalah grup di luar grup sendiri (“kelompok mereka”). Menurut Winedar (1997) dalam Nuraini dan Faturahman (2006), aspek-aspek prasangka terdiri dari kepribadian, frustasi dan peng”kambinghitam”-an, konflik karena kompetesi, kecemburuan sosial, norma/kultural, penilaian terlalu ekstrim dan menggeneralisir. Sedangkan komponen prasangka menurut Poortinga (1990) dalam Maulana, dkk (2010) terdiri dari tiga faktor utama yakni stereotip, jarak sosial, dan sikap diskriminasi. Ketiga faktor itu tidak terpisahkan dalam prasangka. Stereotip memunculkan prasangka, lalu karena prasangka maka terjadi jarak sosial, dan setiap orang yang berprasangka cenderung melakukan diskriminasi. Sementara itu Sears, Freedman & Peplau (1999) dalam Maulana, dkk (2010) menggolongkan prasangka, stereotip dan diskriminasi sebagai komponen dari antagonisme kelompok, yaitu suatu bentuk oposisi terhadap kelompok lain. Stereotip adalah komponen kognitif dimana kita memiliki keyakinan akan suatu kelompok. Stereotip adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh seseorang kepada orang lain (Soekanto, 1993).

Secara lebih tegas Matsumoto (1996) mendefinisikan stereotip sebagai generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang terutama karakter psikologis atau sifat kepribadian. Stereotip dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa verbal tanpa pernah adanya kontak dengan tujuan/objek stereotip (Brisslin,1993). Prasangka sebagai komponen afektif dimana kita memiliki perasaan tidak suka. Sedangkan, diskriminasi adalah komponen perilaku, yaitu menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok (Sears, Freedman & Peplau, 1999). Diskriminasi bisa terjadi tanpa adanya prasangka dan sebaliknya seseorang yang berprasangka juga belum tentu akan mendiskriminasikan (Duffy & Wong, 1996). Akan tetapi selalu terjadi kecenderungan kuat bahwa prasangka melahirkan diskriminasi. Prasangka menjadi sebab diskriminasi manakala digunakan sebagai rasionalisasi diskriminasi. Artinya prasangka yang dimiliki terhadap kelompok tertentu menjadi alasan untuk mendiskriminasikan kelompok tersebut. Menurut Turmono (2007), apabila prasangka telah begitu menguat dan menyebar dalam komunitas masyarakat yang majemuk akan berpengaruh pada pola komunikasi antar-etnik. Efek prasangka menimbulkan ketidaktulusan dalam menjalin interaksi yang dicerminkan oleh konsep mindlessness, yaitu orang yang sangat percaya pada kerangka referensi yang sudah dikenal atau kategori-kategori yang bersifat rutin dan cara-cara melakukan sesuatu yang sudah lazim (Ting-Toomey, 1999 dalam Rahardjo, 2010). Dalam kondisi seperti ini, jalinan komunikasi hanya sekadar untuk berbasa-basi dan tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa seseorang cenderung lebih bersikap reaktif daripada proaktif pada saat seseorang melakukan kontak antarbudaya dengan “orang asing” (stranger). Sehingga individu yang berada dalam keadaan mindless akibat pengaruh prasangka sosial, menjalankan aktivitas komunikasinya seperti “jalan sendiri” yang tidak dilandasi dengan kesadaran dalam berpikir.

Apabila kita perhatikan pendapat Rahardjo (2010), ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang dianggapnya berbeda, maka ia akan mengalami kerentanan emosional. Dalam arti, identitas kelompok (seperti misalnya identitas kultural) dan identitas individu (seperti misalnya sifat-sifat kepribadian) akan mempengaruhi cara-cara seseorang dalam mempersepsikan, berpikir dan berperilaku. Perilaku komunikasi yang tanpa kesadaran berfikir (mindless) disebabkan oleh ketidakpastian (uncertainty) dan kecemasan (anxiety) yang dialami oleh seseorang. Rahardjo mengutip Griffin (2000:396-397); Dodd (1998:9) dan Gudykunst & Kim, 1997:14) bahwa ketidakpastian dan kecemasan merupakan faktor-faktor penyebab dari kegagalan komunikasi dalam situasi antarkultural. Hal ini menimbulkan ekspresi dari perilaku yang tidak fungsional sehingga tidak memiliki kepedulian terhadap eksistensi orang lain, ketidaktulusan dalam berkomunikasi dengan orang lain, melakukan penghindaran komunikasi dan cenderung menciptakan permusuhan dengan orang lain (Dodd, 1998:9). Kehidupan bermasyarakat di Indonesia berlangsung unik dan berbeda dengan kelompok masyarakat di belahan bumi manapun. Keragaman yang sangat menonjol dalam proses interaksi timbal balik antara individu satu dengan yang lain menghasilkan khasanah demografis maupun sosiologis bangsa yang majemuk. Ciri khas kemajemukan ini, yang berupa perbedaan bahasa, (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya, pada satu sisi merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai. Namun pada sisi yang lain keragaman tersebut dapat berubah menjadi pemicu terjadinya disintegrasi atau perpecahan di masyarakat. Meskipun faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih cenderung pada aspek politik, ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, kondisi budaya masyarakat yang plural ini seringkali dimanipulasi menjadi bahan provokasi konflik suku bangsa, agama, ras dan antargolongan (Rahardjo, 2010 : 12). 

Sebagaimana yang diungkap Koentjaraningrat (1993) dalam Idrus (2007), tidak hanya Indonesia yang memiliki penduduk heterogen karena diantara 175 negara yang tercatat di PBB, hanya 12 negara saja yang memiliki penduduk agak homogen. Dengan komposisi kemasyarakatan satu bangsa yang terjalin oleh kurang lebih 358 suku bangsa dan 200 sub-suku bangsa, bervariasinya etnis dan budaya yang melebur dalam satu wadah negara kesatuan merupakan wujud keinginan membangun bangsa berdasar keanekaragaman (kebhinekaan). Kondisi ini tentunya membutuhkan proses negosiasi diantara kelompok-kelompok yang berkepentingan agar tercapai kesepakatan win-win solution bukannya prasyarat yang mungkin saja merugikan kelompok tertentu namun sisi lainnya menguntungkan kelompok lain. Oleh karena itu proses musyawarah untuk mufakat, rembuk desa dan sejenisnya sebagai wujud peran serta masyarakat dalam memberi konstibusi yang positif kepada Pemerintah adalah sangat menentukan dalam mendinamisasi gerak Pembangunan Nasional di negara ini. Sebagai implikasi dari hal tersebut, pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain sangat berpengaruh terhadap setiap hasil kesepakatan yang dicapai dalam proses musyawarah dan mufakat di Indonesia. Menurut pendapat Blum (2001: 16) dalam Idrus (2007), hal ini meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Penilaian tersebut tentunya bisa menghasilkan persepsi yang bermacam-macam tergantung dari aspek sikap dan perilaku individu sesuai dengan standard atau acuan karakter dalam kelompoknya. Dalam kondisi inilah kemungkinan besar munculnya pertentangan antara prasangka sosial dengan identitas etnik sehingga melahirkan stereotype yang sering terjadi akibat keterbatasan masyarakat Indonesia dalam memahami makna dari kemajemukan budaya bangsa Indonesia.

Berbagai peristiwa kekerasan sosial yang terjadi belakangan ini merupakan indikasi bahwa proses musyawarah mufakat sebagai bentuk negosiasi kepentingan antar warga tidak lagi murni dalam pelaksanaannya. Aplikasi musyawarah untuk mufakat sudah membias jauh, sulit ditempuh dan bahkan cenderung lebih mengedepankan kepentingan sesaat dengan berbagai alibi yang pada akhirnya berpotensi anarkisme golongan. Di sisi lain telah terjadi krisis kepercayaan di masyarakat, sehingga pada penghujung tahun 2011, banyak terjadi unjuk rasa masyarakat yang berkembang dengan tindakan brutal dengan dalih menuntut keadilan dan menentang kebijakan Pimpinan Daerah yang dinilai oleh sebagian pihak seolah-olah tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil/Wong Cilik. Figur aparat dinilai tidak sudi menengahi, akan tetapi cenderung pasang badan untuk membela penguasa dan pengusaha. Dalam kondisi tersebut terlihat bahwa proses musyawarah yang menghasilkan keputusan bersama maupun kebijakan unsur pimpinan maupun ketegasan aparat dalam membuat keputusan yang bersifat netral tidak lagi dapat diterapkan dengan sempurna. Seharusnya keputusan dalam musyawarah dan mufakat harus dapat dijunjung sebagai pertanggungjawaban bersama. Namun tampaknya forum musyawarah dan mufakat berubah menjadi sarana formalitas belaka sehingga sekarang tidak lagi dapat membendung kepentingan etnis tertentu yang bersikukuh untuk mempertahankan budayanya dan upaya-upaya untuk mengisolasi pengaruh budaya lain terhadap kelompoknya. Semakin kompleksnya permasalahan di masyarakat ditambah dengan pengaruh globalisasi mendorong perilaku-perilaku etnosentris semakin tajam.

Di sisi lain, pucuk-pucuk pimpinan masyarakat yang diandalkan untuk dapat berperan sebagai penengah kurang sensitif terhadap aspek-aspek budaya dan cenderung mengelompokkan etnis-etnis tertentu dalam kondisi yang terbelakang (untuk tidak menyebutnya sebagai primitif). Kondisi-kondisi seperti inilah yang tampaknya sedang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, yaitu penguatan dan penyebaran prasangka sosial sebagai akibat pemahaman yang sempit terhadap identitas kultural dalam wujud kebanggaan etnis atau fanatisme agama oleh masing-masing kelompok. Sebagai bagian dari masyarakat majemuk, kondisi seperti ini menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dalam menjalankan komunikasi antarbudaya yang efektif. Hubungan yang terjalin kuat selama beberapa dekade sejak jaman revolusi kemerdekaan rupanya tidak menjamin kuatnya ikatan antar manusia yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahpahaman budaya. Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya di Indonesia seharusnya menumbuhkembangkan kebanggaan nasionalis yang menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang bertipe pluralis. Namun kondisi sekarang rupanya lebih menguatkan semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain (Jones, dalam Liliweri, 2003). Kenyataan seperti ini mencerminkan penguatan prasangka sosial lebih cenderung pada tahap penilaian terhadap stereotype etnik namun dalam lingkup stereotype kebangsaan mengalami pertentangan (paradox). Di satu sisi stereotype terhadap kesukuan seakan mendapat pembenaran, misalnya suku bangsa A cenderung kasar, sedangkan etnis B identik dengan kehalusannya. Sementara itu dalam lingkup yang lebih besar, setereotype tersebut seakan dilemahkan. Manusia Indonesia memiliki gambaran stereotype bangsa yang ramah, terbuka pada siap saja, mudah tersenyum, mudah bergaul dan sebagainya. Namun pada kenyataannya stereotype tersebut tidak berlaku mutlak, bahkan cenderung berbeda 180 derajat seperti yang tercermin dalam vandalisme, kerusuhan, demo anarkis, bom teroris dan aksi-aksi kekerasan sosial yang muncul di tanah air belakangan ini. Pemandangan yang tergambar dari hal tersebut seakan menjelaskan sesuatu yang tidak lagi pas (inkonkurensi) antara pandangan yang terlihat dengan pandangan hidup yang diiinginkan dalam Pancasila sebagai pedoman hidup manusia Indonesia. 

Adanya kesenjangan antara realita kondisi masyarakat yang majemuk dan harapan untuk mewujudkan ke-bhineka-an dalam ke-tunggal ika-an seharusnya dapat dijembatani melalui komunikasi antar-budaya yang kaya toleransi. Semua unsur-unsur budaya akan memberikan makna yang khas bagi budaya tertentu membuka peluang terjadinya perbedaan makna. Bila terjadi perbedaan makna dalam komunikasi antarbudaya, dan perbedaan tersebut dapat diterima oleh masing-masing budaya secara apa adanya, maka komunikasi yang terjadi diharapkan dapat efektif. Tetapi, bila budaya lain dimaknai dari kacamata budaya kelompok tertentu maka efek komunikasi yang diterapkan justru sebaliknya. Hal inilah yang dimaksud dalam Pancasila sebagai nilai-nilai toleransi. Sehingga untuk mengatasi perbedaan makna dalam komunikasi antar budaya diperlukan nilai-nilai yang disepakati bersama. Dalam hal ini, kita harus mengakui kecerdasan pendahulu negeri ini yang telah merumuskan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam menempatkan jutaan perbedaan makna budaya di negeri ini ke dalam satu konteks budaya nusantara. Sarana yang mengikat nilai-nilai kebangsaan tersebut terwujud dalam simbol-simbol negara berupa dasar negara Pancasila, bendera Merah Putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, sistem konstitusi UUD 1945 dan pranata-pranata budaya lainnya yang telah kokoh selama enam puluh tujuh tahun menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun saat ini, nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila mendapat tantangan dari berkembangnya nilai-nilai kebebasan pasca reformasi yang dipandang sebagai nilai-nilai universal bagi berkembangnya masyarakat global. Globalisasi yang diiringi kemajuan Iptek dan derasnya arus informasi telah merubah tatanan masyarakat internasional. 

Berdasarkan laporan UNESCO (2011), erosi budaya merupakan masalah yang semakin menjadi sorotan dunia mengingat dampak yang muncul dari berbagai paradigma Barat yang seringkali berlebihan. Di satu sisi globalisasi dipandang sebagai suatu proses multidimensi dan multiarah yang melibatkan aliran segala macam hal (modal, komoditas, informasi, ide, kepercayaan, manusia) yang semakin kencang dan meningkat. Globalisasi juga mengakibatkan pertukaran internasional yang mengarah pada integrasi budaya suatu ‘pembauran kompleks’ identitas-identitas budaya. Namun di sisi lain, berbagai dampak negatif dari dorongan globalisasi terhadap keanekaragaman praktik-praktik budaya tidak dapat diabaikan. Salah satu efek utama dari globalisasi tersebut adalah melemahnya identitas baik secara kedaerahan maupun nasional. Sekarang, kita semakin banyak melihat warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki identitas kewarganegaraan lain ataupun sebaliknya warga negara asing yang hidup menetap di negara kita selama bertahun-tahun menjadi WNI. Hal ini menegaskan fenomena yang dimaksud dalam laporan UNESCO bahwa dalam dunia yang semakin global, identitas budaya semakin luwes yang tercermin pada semakin kompleksnya aliran manusia, barang, dan informasi ke berbagai penjuru dunia. Dalam suatu lingkungan multikultur, seperti di negara kita, sekelompok orang akan memilih untuk mengadopsi bentuk identitas tertentu, sekelompok yang lain memilih hidup di dua bentuk identitas, dan sisanya menciptakan identitas campuran. Globalisasi dan teknologi baru telah memperluas ruang lingkup pilihan budaya yang memungkinkan masyarakat minoritas menjadikan diri mereka dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat menjadi prasarana untuk mengembangkan usaha terus-menerus yang diperlukan untuk membatasi stereotip dan prasangka yang sering ditujukan kepada masyarakat tersebut. Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk mengatasi ketidaktahuan dan ketidakpercayaan yang merupakan sumber konflik manusia. Berhubung prasangka didasarkan antara lain pada ketidaktahuan kita atau prasangka yang salah, memfasilitasi budaya keterbukaan adalah kunci untuk mendorong dialog antarbudaya. Dengan demikian pengembangan kompetensi antarbudaya tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas saja melainkan harus dipupuk di lingkungan sekolah secara umum, serta melalui keterlibatan orang tua dan masyarakat setempat.

Sebagai akhir dari tulisan ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa fenomena melemahnya forum musyawarah dan mufakat serta meningkatnya kekecewaan masyarakat pada pimpinan daerah diakibatkan oleh Prasangka Sosial yang berlebihan. Penguatan dan penyebaran prasangka sosial tersebut terjadi karena semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat sehingga tidak lagi sesuai dengan kapasitas forum musyawarah dan mufakat yang menjadi acuan solusi dialogis antar budaya sesuai ajaran Pancasila. Di sisi lain, faktor kepemimpinan yang dipandang mampu menjadi penengah juga semakin kurang sensitif dalam memahami aspek-aspek kemajemukan budaya. Kedua faktor tersebut menyebabkan pemahaman terhadap identitas kultural oleh masing-masing kelompok menjadi sempit. Kebanggaan etnis atau fanatisme agama pada akhirnya menyebabkan komunikasi antar budaya juga tidak efektif sebagai akibat melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi yang dimaksud dalam Pancasila maupun nilai-nilai lain yang merupakan pemersatu keragaman nilai-nilai budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun saat ini, nilai-nilai Pancasila juga sedang menghadapi tantangan dari nilai-nilai kebebasan yang terdapat dalam globalisasi. Untuk itu, agar pengaruhnya tidak semakin memperkuat sentimen kedaerahan yang sudah ada, diperlukan upaya untuk memberikan pendidikan kompetensi antar budaya sebagai wahana untuk menghilangkan prasangka dan stereotip di masyarakat. Mengacu pada tugas pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat, menguatnya prasangka sosial perlu dipandang sebagai sumber ancaman yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, semua faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kondisi tersebut harus dihilangkan. Sehingga untuk itu disarankan agar pelaksanaan tugas binter TNI AD senantiasa diiringi dengan upaya-upaya penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan yang terangkum dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dihadapkan dengan tuntutan global yang mempersyaratakan kebutuhan terhadap pendidikan kompetensi antar budaya, disarankan agar nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan secara internasional karena pada prinsipnya telah teruji selama puluhan tahun mengatasi perbedaan budaya dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.


Daftar Pustaka

Naskah Departemen tentang Antropologi Budaya untuk Pendidikan Reguler Sekolah Staf Dan Komando TNI AD NO  :    52 – 07 – C1 – I  0101, 2009, Keputusan  Danseskoad Nomor  Kep / 120  / Xii / 2009 Tanggal   31  Desember  2009

Yusuf, Andi, 2010, Claude Lévi-Strauss, http://oechoe.blogspot.com/2010/04/claude-levi-strauss.html

Idrus, Muhammad, S.Psi., M.Pd, 2007, Separatisme Etnis (Bukan Sekadar) Sebuah Wacana, Jakarta Publikasi internet .

Nuraeni dan Faturrohman (2006), Faktor Prasangka Sosial dan Identitas Sosial dalam Perilaku Agresi pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur), Program Studi Psikologi UGM, Jogjakarta.

Faturohman, 2008, Mengelola Prasangka Sosial Dan Stereotipe Etnik-Keagamaan Melalui Psychological And Global Education, Publikasi internet.
Rahardjo, Turnomo (2010) Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia (Perspektif Komunikasi Antarbudaya). Tesis PhD, Universitas Diponegoro, Semarang.

Taum, Yoseph Yapi, 2006, Masalah-Masalah Sosial dalam Masyarakat Multietnik, Makalah Focus Group Discussion (FGD) “Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa”, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, tanggal 10 Oktober 2006, Yogyakarta

Suparlan, Parsudi, 2000,  Masyarakat Majemuk dan Perawatannya, makalah utama Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ‘Mengawali abad ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa’, Kampus Universitas Hassanuddin, Makassar, 1-4 Agustus 2000.

Laporan Dunia UNESCO No. 2, 2011, Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya, UNESCU publishing, Spanyol <http://www.unesco. org/en/world-reports/cultural-diversity>

Suparlan, Parsudi, 2004, Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangakan Hak-hak Minoritas, presentasi dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia? Wisma PKBI, 10 Agustus 2004, Jakarta.
 http://interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html#_ftn1
Maulana, Ahmad, dkk, Prasangka & Politik, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. <http://technurlogy.wordpress.com/2011/01/10/prasang ka-politik/>


[1] http://juliefisipuns.blogspot.com/2011/08/antara-keberagaman-dan-keseragaman_11.html